Skor Literasi Nasional Naik ke 70% — tapi Apa Artinya untuk Bimbel dan Sekolah Secara Individual?

Menurut laporan Rapor Pendidikan Kemendikdasmen (data Puslapdik Kemendikdasmen), proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi terus naik selama tiga tahun terakhir: 59,49% pada 2022, 68,05% pada 2023, dan 70,03% pada 2024. Ini tren positif secara nasional, dan wajar kalau angka ini muncul di berbagai materi sosialisasi, presentasi dinas pendidikan, atau bahkan bahan promosi lembaga pendidikan.

Tapi ada jarak yang perlu dijembatani antara angka nasional ini dan pertanyaan yang sesungguhnya dihadapi kepala sekolah atau pemilik bimbel setiap hari: bagaimana kondisi literasi siswa di kelas saya, bukan di seluruh Indonesia?

Angka Agregat Nasional Menyembunyikan Variasi yang Sangat Lebar

Kenaikan dari 59,49% ke 70,03% adalah rata-rata dari jutaan siswa di ribuan sekolah dengan kondisi yang sangat berbeda-beda. Di balik satu angka nasional itu, ada sekolah yang proporsinya sudah jauh di atas 70%, dan ada yang masih tertinggal jauh di bawahnya. Institusi tidak bisa menyimpulkan posisi mereka sendiri hanya dari tren nasional — angka itu berguna sebagai konteks makro, tapi tidak bisa menggantikan pengukuran langsung di level sekolah atau bimbel masing-masing.

Lebih jauh, kompetensi minimum literasi dalam Rapor Pendidikan adalah ukuran ambang batas (siswa mencapai kompetensi minimum atau tidak) — ukuran biner semacam ini tidak menunjukkan di bagian literasi mana siswa yang belum mencapai ambang itu justru kesulitan. Apakah masalahnya di teks informasi, teks sastra, atau di kemampuan menyimpulkan dan mengevaluasi isi teks? Data nasional yang dipublikasikan secara agregat tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan operasional level kelas seperti ini.

Kenapa Institusi Tetap Perlu Mengukur Sendiri

Bagi bimbel atau sekolah, mengetahui bahwa literasi nasional trennya naik tidak banyak membantu menyusun program remedial atau menentukan materi tambahan untuk kelas tertentu. Yang dibutuhkan adalah data granular: siswa mana yang lemah di kompetensi literasi apa, dan apakah kelemahan itu konsisten di satu angkatan atau hanya sebagian kecil siswa.

Di sinilah peran sistem analisis kelemahan literasi siswa di level institusi jadi relevan. Prinsip kerjanya sederhana: setiap soal literasi di bank soal ditandai ke kompetensi spesifiknya sejak dibuat — bukan sekadar dikelompokkan sebagai "Bahasa Indonesia" secara umum, tapi dipecah ke sub-kompetensi seperti menemukan informasi eksplisit, menyimpulkan, mengevaluasi, atau membandingkan isi antar teks. Begitu siswa menyelesaikan assessment, skor per kompetensi ini terhitung otomatis, sehingga institusi memiliki peta kelemahan sendiri — bukan cuma perkiraan berdasarkan tren nasional.

Dari Peta Kelemahan ke Tindakan yang Konkret

Menemukan bahwa sekelompok siswa lemah di kompetensi menyimpulkan teks informasi tidak banyak berguna tanpa tindak lanjut. Setelah hasil assessment masuk, proses identifikasi kelemahan berjalan otomatis di belakang layar dan menghasilkan draf rencana belajar per siswa. Draf ini tidak langsung tayang — guru meninjau dulu, bisa menyetujui, mengedit, atau menolak sebelum materi itu sampai ke siswa. Setelah disetujui, sesi latihan dibentuk otomatis dari bank soal yang sudah ditag ke kompetensi yang sama, sehingga latihan yang diberikan memang menyasar kelemahan yang teridentifikasi, bukan paket soal literasi generik.

Membaca Tren Nasional sebagai Konteks, Bukan Cermin Institusi

Ada cara yang lebih sehat untuk memakai data Rapor Pendidikan ini: sebagai konteks pembanding, bukan sebagai pengganti pengukuran sendiri. Kenaikan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi secara nasional menunjukkan bahwa upaya perbaikan literasi di skala besar memang membawa hasil — ini kabar baik yang bisa disampaikan ke orang tua atau manajemen sebagai gambaran arah kebijakan pendidikan secara umum. Tapi kalau institusi ingin tahu apakah upaya mereka sendiri berjalan efektif, ukuran yang relevan adalah tren skor kompetensi literasi siswa mereka sendiri dari waktu ke waktu, bukan angka nasional yang mencerminkan rata-rata jutaan siswa lain.

Institusi yang menyandingkan kedua data ini — tren nasional sebagai konteks makro, data kompetensi literasi siswa sendiri sebagai ukuran operasional — punya dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi program literasi mereka dibanding yang hanya mengandalkan salah satunya.

Menghindari Kesimpulan yang Terlalu Cepat dari Angka Nasional

Salah satu risiko saat angka nasional seperti 70,03% ini banyak dikutip adalah kecenderungan menyimpulkan terlalu cepat — misalnya menganggap bahwa karena tren nasional membaik, kondisi di institusi sendiri pasti ikut membaik secara proporsional. Ini asumsi yang berisiko, terutama untuk institusi yang melayani populasi siswa dengan karakteristik berbeda dari rata-rata nasional, baik karena faktor akses, latar belakang, atau kurikulum yang dipakai.

Sebaliknya, ada juga risiko sebaliknya: institusi yang skor literasi siswanya masih di bawah 70% merasa tertinggal dan menyimpulkan program mereka gagal, padahal ukuran kompetensi minimum di Rapor Pendidikan dan ukuran internal institusi bisa jadi mengukur hal yang tidak sepenuhnya identik cakupannya. Framing yang lebih sehat: gunakan data nasional untuk memahami arah besar, dan gunakan data kompetensi literasi siswa sendiri — diukur dari assessment yang konsisten dari waktu ke waktu — untuk memutuskan langkah konkret apa yang perlu diambil di kelas masing-masing.

Angka 70,03% adalah kabar baik untuk literasi nasional secara keseluruhan. Tapi bagi bimbel dan sekolah yang bertanggung jawab atas siswa-siswa spesifik di depan mereka, pertanyaan yang lebih penting tetap sama seperti sebelumnya: siapa yang lemah di kompetensi apa, dan apa yang bisa dilakukan tentang itu minggu ini — bukan tahun depan saat data nasional berikutnya dirilis.